InMedias.id, Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus menunjukan komitmennya mewujudkan kota layak huni yang sinkron dengan agenda nasional pemerintah pusat yangki pengentasan kawasan kumuh di berbagai daerah menjadi nol persen pada tahun 2029.
Pasca kunjungan kerja (Kunker) Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Pemukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Ir. Fitrah Nur, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae dengan agenda peninjauan kawasan kumuh, pada 10 Juni 2025 lalu, Pemerintah Kota melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Kota Kendari langsung bergerak cepat.
Sebagai upaya percepatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kini mulai menyusun rencana Detail Engineering Design (DED) penataan kawasan kumuh di Kota Kendari.
Kepala Dinas (Kadis) Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti Saud mencatat terdapat sekitar 49 hektare kawasan yang masuk kategori kumuh ringan hingga sedang, dengan titik paling krusial berada di wilayah Teluk, untuk itu pihaknya telah melakukan verifikasi awal dan tengah menyusun peta kawasan prioritas.
“Tahun ini kami membuat perencanaan DED untuk kawasan kumuh. Target kami rampung di Bulan Agustus ini. Jadi perencanaan yang sementara di buat ini didalamnya ada indikator-indikator kawasan kumuh menjadi tidak kumuh. Diantaranya, RTH-nya, Jalan Lingkungan, Peningkatan Rumah tidak layak huni, sanitasi, drainase, pembuangan air limbah dan sampah, karena dia terintegrasi termaksud juga mengenai kepemilikan tanah,” ungkapnya.
Terkait anggaran kata dia, program ini masih akan berkembang. Nantinya akan ada Matriks Kolaborasi, apakah akan di biayai oleh seluruhnya pemerintah pusat atau ada sharing anggaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemerintah Kota.
Rapat Koordinasi Dengan Kementerian PKP Bahas Kesiapan Daerah
Selain menyusun perencanaan, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga intens melakukan koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan melakukan rapat koordinasi virtual bersama Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Forum penting yang dihadiri langsung oleh Dirjen Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur serta seluruh jajarannya dan disaksikan oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran ini membahas mengenai kesiapan daerah sekaligus menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dengan kementerian, dalam menyusun rencana intervensi semester II tahun anggaran 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menyampaikan langsung kepada Dirjen Kawasan Permukiman terkait komitmennya dalam menuntaskan program nasional tersebut.”
Wali Kota menyampaikan kesiapan pemerintah dengan bergerak cepat dan menindaklanjuti seluruh persyaratan teknis. Kawasan Teluk adalah titik strategis yang akan menjadi prioritas, Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi wajah kota dan simbol kualitas hidup masyarakatnya,” beber Satria Damayanti Saud menyampaikan pernyataan Siska Karina Imran dalam forum tersebut.
Menindak lanjuti hasil rapat koordinasi itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pun langsung melakukan rapat dengan Dinas Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Pertemuan ini untuk membahas secara teknis, bagaimana perencanaannya, persyaratan teknis yang disiapkan oleh kementerian untuk bisa kami penuhi,” tutupnya. (Adv)
