InMedias.id, Kendari – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Minggu 22 Desember 2024 kini menuai sorotan.
Pasalnya, Badko HMI yang di nahkodai oleh Irfan Karim rupanya di anggap tidak sah, sehingga Musda yang diselenggarakan dinilai cacat secara konstitusional serta merusak organisasi dan kaderisasi.
Hal tersebut disampaikan Ketua HMI Cabang Konawe Selatan (Konsel) Hendra Yus Khalid. Kata dia, Musda Badko HMI di bawah kepemimpinan Irfan Karim secara konstitusional dinilai cacat karena tidak sesuai AD/AR HMI.
“Tidak memiliki SK dari Pengurus Besar (PB) HMI, tidak ada pengawas dari PB HMI aga bisaa di pantau. Saya menduga pelaksanaan Musda tersebut hanya bersifat pragmatis saja,” ungkapnya, Kamis 26 Desember 2024.
Lanjutnya, penyelenggaraan Musda Badko harus memiliki legal standing yang jelas yakni, mendapat pengakuan baik secara de jure maupun de facto.
“Pelaksanaan Musda yang tidak konstitusional tidak hanya merusak organisasi akan tetapi akan merusak tingkat kepercayaan pemerintah dan masyarakat kepada kader-kadernya,” ujarnya.
Jika masih tetap dilaksanakan, secara tidak langsung akan merusak marwah organisasi dan kader-kadernya, serta merusak organisasi dimata pemerintah, masyarakat, pemuda dan mahasiswa.
“Apa bila Musda Badko HMI di bawah kepemimpinan Irfan Karim, maka saya pastikan HMI tidak akan lagi menjadi organisasi besar di Sultra. Bahkan akan sedikit mahasiswa yang respect dan berminat untuk masuk di HMI karna mereka nilai ruang kaderisasi sudah tidak sehat lagi,” ucapnya.
Untuk itu Hendra Yus Khalid mengaku ia bersama sejumlah kader lainya menyatakan menolak pelaksanaan Musda Badko HMI di bawah kepemimpinan Irfan Karim.
“Kami meminta kepada PB HMI agar sekiranya menolak pelaksanaan dan seluruh hasil Musda Badko HMI di bawah kepemimpinan Irfan Karim,” pungkasnya.
Menaggapi pernyataan Hendra Yus Khalid, Ketua Badko HMI Sultra, Irfan Karim saat di konfirmasi melalui WhatsApp-nya mengaku tak mau berbalas pantun .
“Nanti kesannya saling berbalas pantun dan itu terlalu amatiran. Musda badko HMI Sultra yang ketujuh sebntar lagi usai dengan pemimpin barunya,” ucapnya.
Irfan Karim menambahkan, HMI bukan organisasi kepemilikan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga itu menurutnya harus segera di laksanakan Musda untuk memastikan proses kaderisasi berjalan dengan lancar sesuai AD/ART.
“Kalau ada riak-riak dari anak yang kemarin saya besarkan sesuatu yang wajar, karena mereka butuh panggung. Saya maklum mereka tdk bisa apa selama ber HMI,” tutupnya.
Laporan : Aidil
