InMedias.id, Kendari – Musyawarah Daerah BADKO HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Sulawesi Tenggara yang akan digelar segera, menjadi momen penting dalam dinamika sosial, politik dan ekonomi.
Menjelang pemilihan ketua umum baru, Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, memberikan pesan yang mendalam tentang arah organisasi HMI, menggarisbawahi peran strategis kader dalam pengembangan daerah dan menjaga integritas demokrasi.
Nur Alam menekankan bahwa pemilihan ketua umum HMI harus lebih dari sekadar kompetisi. “Pemilihan ketua umum HMI harus menjadi arena adu gagasan yang mencerahkan, bukan sekadar persaingan semata,” ujar Nur Alam.
Ia mengingatkan bahwa pemimpin yang terpilih harus memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mendorong perubahan positif di internal organisasi dan di masyarakat luas.
“Kualitas kepemimpinan dan visi yang jelas adalah kunci untuk kemajuan,” tambahnya, menekankan perlunya pemilihan yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa kader yang terpilih benar-benar berkomitmen untuk membawa HMI dan Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik.
Pesan Nur Alam juga meliputi peran HMI dalam pengembangan daerah. Sulawesi Tenggara, yang dikenal dengan kekayaan alamnya, memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan, perikanan, pertanian, dan kehutanan.
“HMI harus aktif terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan proyek-proyek strategis nasional seperti yang dilakukan oleh PT CERIA, VALE, VDNI, dan ANTAM,” ujar Nur Alam.
Ia menekankan bahwa keterlibatan HMI dalam proyek-proyek besar ini penting untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat dan untuk menjaga pengelolaan yang baik tanpa ada ketimpangan.
Nur Alam juga menyoroti peran penting HMI dalam menjaga kualitas demokrasi di Sulawesi Tenggara. Ia menegaskan bahwa pesta demokrasi harus dijalankan dengan prinsip fair dan akuntabel.
“Pesta demokrasi yang bersih dan transparan adalah cerminan dari kesehatan demokrasi kita. HMI diharapkan bisa mengawal proses ini dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Menurut Nur Alam, keterlibatan aktif HMI dalam proses politik akan membantu menjaga integritas dan mencegah potensi penyimpangan, serta memastikan bahwa proses politik berlangsung sesuai prinsip demokrasi yang benar.
Selain aspek kepemimpinan dan demokrasi, Nur Alam juga memberikan perhatian pada isu kesejahteraan dan ekonomi. Ia mencatat adanya ketimpangan dalam penetapan upah di Sulawesi Tenggara, di mana hanya empat wilayah dari 17 kabupaten/kota yang memiliki Dewan Pengupahan.
“Ketimpangan ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang perlu diperbaiki. HMI harus berperan dalam mengadvokasi hak-hak tenaga kerja dan memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat diperhatikan,” ujar Nur Alam.
Ia mengingatkan bahwa Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah 38.067,70 km² dan populasi sekitar 2.571.562 jiwa, memiliki berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sulawesi Tenggara, terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi, dikenal dengan kekayaan alamnya dan keragaman budayanya. Provinsi ini terkenal dengan anoa, fauna endemik yang hanya ditemukan di Sulawesi Tenggara. Dengan 15 kabupaten, 2 kota madya, 219 kecamatan, 377 kelurahan, dan 1.915 desa, Sulawesi Tenggara memiliki keragaman administratif yang luas.
Potensi ekonominya meliputi berbagai sektor seperti pertanian (kakao, kacang mede, kelapa), kehutanan (kayunya), perikanan (daratan dan laut), peternakan (sapi, kerbau, kambing), serta pertambangan (nikel, emas, marmer).
Namun, tantangan tetap ada dalam pengelolaan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Nur Alam berharap HMI bisa berperan aktif dalam menjembatani gap antara potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“HMI harus bisa melihat dan memanfaatkan potensi yang ada dengan cara yang lebih strategis dan berorientasi pada dampak sosial,” ujarnya.
Laporan : Aidil
